Bireuen – Persoalan pertanahan memiliki cakupan yang luas dan tidak dapat dipahami hanya dari sisi teknis maupun administrasi. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (04/09/2026).
Menurut Rocky Gerung, bidang pertanahan memiliki keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, politik, ekonomi, administrasi, ekologi, psikologi, hingga isu keamanan global. Oleh sebab itu, Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN dinilai memiliki ruang pembelajaran yang luas karena harus memahami tanah dari berbagai sudut pandang.
Ia menggambarkan Politeknik Agraria STPN sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada para Taruna/i untuk mengenal beragam bidang keilmuan. Menurutnya, pengelolaan tanah tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan berbagai persoalan kehidupan masyarakat dan negara.
Rocky juga membandingkan pendekatan pembelajaran di Politeknik Agraria STPN dengan sejumlah institusi pendidikan lainnya. Ia menjelaskan bahwa setiap institusi memiliki fokus keilmuan masing-masing, sedangkan pendidikan pertanahan menuntut pemahaman lintas disiplin karena tanah menjadi objek yang berkaitan dengan berbagai kepentingan.
Lebih lanjut, Rocky menilai pemahaman mengenai tanah perlu diawali dengan menggali makna tanah bagi negara, masyarakat, maupun kelompok lain yang memiliki kepentingan terhadapnya. Para Taruna/i sebagai calon insan pertanahan perlu memahami bagaimana perbedaan kepentingan dan pemaknaan terhadap tanah dapat dikelola serta diselesaikan melalui pendekatan yang tepat.
Dalam pemaparannya, Rocky menjelaskan bahwa tanah dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap pihak. Bagi negara, tanah berkaitan dengan pengaturan dan hukum. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki hubungan erat dengan sejarah, leluhur, serta kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, bagi korporasi, tanah dapat memiliki nilai ekonomi dan dipandang sebagai bagian dari aktivitas bisnis.
Perbedaan pemaknaan tersebut juga dapat berubah seiring dengan perkembangan kepentingan dan fungsi suatu wilayah. Tanah yang sebelumnya memiliki nilai adat, misalnya, dapat mengalami perubahan status maupun fungsi ketika masuk dalam kepentingan negara atau pembangunan dan kemudian memiliki nilai sebagai komoditas.
Rocky menegaskan bahwa persoalan tanah memiliki dampak yang luas dan dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak dikelola secara tepat. Karena itu, calon tenaga profesional di bidang pertanahan perlu memiliki wawasan yang lebih komprehensif dan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pekerjaan.
Menurutnya, setiap keputusan dalam pengelolaan tanah perlu dipertimbangkan secara matang karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kesalahan dalam mengelola tanah berpotensi memberikan konsekuensi yang bersifat permanen, sehingga dibutuhkan pengetahuan, keberanian berpikir, serta tanggung jawab dalam mengambil keputusan.
Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN.
Melalui kegiatan tersebut, para Taruna/i diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pertanahan sekaligus memahami bahwa pengelolaan tanah membutuhkan perspektif multidisiplin, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman terhadap berbagai kepentingan yang melekat pada tanah sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat dan negara.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional