BIREUEN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) pada Senin (12/01/2026). Acara yang digelar di Hotel Sari Pacific, Jakarta, tersebut menegaskan pentingnya keselarasan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung perencanaan, penganggaran, serta pencapaian kinerja yang berfokus pada hasil.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan secara daring, menyampaikan harapannya agar proses sinkronisasi dapat berjalan optimal. Ia menekankan bahwa penyelarasan usulan program Tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun masih berada di awal Tahun 2026. Menurutnya, setiap satuan kerja (satker) harus menyusun perencanaan secara efektif dan efisien, tidak hanya bersifat administratif, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
Dalu Agung Darmawan juga mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif. Meski demikian, ia menilai masih diperlukan penguatan pada beberapa sumber pendanaan, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, adanya kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar menyebabkan pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Sementara itu, target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun. Ia menegaskan bahwa meskipun angka-angka anggaran dapat berubah setiap tahun, sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci utama.
Terkait perencanaan Tahun 2027, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa seluruh usulan dari satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mendominasi hingga 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN saat ini berada dalam kategori optimal. Namun, ia mengakui masih terdapat ruang untuk peningkatan. Keterbatasan waktu serta belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 pihaknya akan memulai langkah penguatan mitigasi risiko.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Peserta kegiatan terdiri atas Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional