BIREUEN – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan layanan pertanahan dan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kementerian ESDM, Jakarta.
Dalam upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan potensi lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang. Secara nasional, potensi lahan yang dapat dimanfaatkan diperkirakan mencapai sekitar 849 ribu hektare, sementara di Pulau Jawa berkisar antara 50 hingga 60 ribu hektare. Saat ini, proses pemetaan dan identifikasi lokasi masih terus dilakukan.
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan melalui percepatan perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan izin lanjutan. Untuk mempercepat realisasi program, Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema PSN, sehingga proses penataan ruang dan pertanahan dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arahan Presiden untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, dengan Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional