Bireuen – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) pada Jumat (01/05/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara perencanaan, pelaksanaan, serta dukungan pendanaan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.
Saat memberikan sambutan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN di Cikeas, Jawa Barat, Menteri Nusron menjelaskan bahwa perencanaan yang baik harus didukung oleh implementasi yang kuat dan pendanaan yang memadai agar penanganan bencana dapat berjalan secara optimal.
Selaras dengan tema kegiatan, “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pelatihan bagi SDM merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang andal. Ia juga mendorong setiap lembaga untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan keunggulannya masing-masing.
Di hadapan jajaran pengurus MUI, Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana memaparkan tahapan utama dalam penanganan bencana, yaitu evakuasi, tanggap darurat, serta pemulihan dan rehabilitasi.
Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyoroti tingginya potensi bencana di Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Melalui dukungan Kementerian ATR/BPN, MUI berharap dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah menangani berbagai jenis bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga bencana geologi seperti tsunami.
Pada akhir kegiatan, Ketua LAK-PB MUI, Hasan Basri Sagala, menyerahkan atribut kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Turut hadir dalam rapat kerja tersebut Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, beserta jajaran pengurus MUI lainnya.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional