Bireuen – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan laporan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, pada Selasa (31/03/2026).
Dalam pemaparannya, Menteri Nusron menyampaikan optimisme terhadap kinerja kementerian, dengan realisasi anggaran yang telah mencapai 20,10% hingga akhir Triwulan I. Ia meyakini angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan implementasi berbagai program strategis di lapangan.
Selain itu, ia juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), termasuk kegiatan pengukuran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang menunjukkan progres positif. Meski demikian, beberapa kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan akan segera dipercepat pelaksanaannya.
Menteri Nusron menegaskan bahwa kegiatan yang belum terealisasi bukan disebabkan oleh kendala, melainkan masih dalam proses pematangan teknis dan administratif guna memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, ia menekankan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari Komisi II DPR RI, agar pelaksanaan program tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengingatkan agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya terus ditingkatkan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan publik.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kontrak serta peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan belanja negara.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional