Bireuen – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong perluasan pendaftaran tanah melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025–2029. Didukung oleh Bank Dunia, program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa ILASPP memiliki peran penting dalam pembangunan sistem pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (26/10/2026). Program ini menargetkan pendaftaran tanah secara sistematis dengan cakupan mencapai 4,8 juta hektare.
Menurut Dalu Agung Darmawan, ILASPP merupakan investasi jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Dengan cakupan yang luas, pelaksanaan program ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan nasional.
Pelaksanaan ILASPP juga membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendukung pencapaian target, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Upaya ini bertujuan menghubungkan data dari berbagai instansi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan akurat.
Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, serta koordinasi yang baik di antara seluruh pihak terkait. Komitmen tersebut perlu didukung melalui kebijakan yang tepat, penguatan organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, dan percepatan proses pengambilan keputusan.
Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN berupaya membenahi sistem administrasi pertanahan dan tata ruang agar semakin terintegrasi serta mampu memberikan manfaat berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memperkuat kepastian hukum hak atas tanah dan mendukung perencanaan tata ruang yang selaras dengan kebutuhan pembangunan.
Kegiatan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP turut dihadiri Willem van der Muur, selaku Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice. Pertemuan tersebut juga diikuti secara luring dan daring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional