BIREUEN – Dalam upaya memperkuat integritas dan kualitas layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Misconduct di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam setiap proses layanan.
“Layanan pertanahan menyangkut hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu setiap proses harus jelas, terukur, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Wamen Ossy.
Ia menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan berjalan seiring dengan penguatan sistem pengawasan dan mitigasi risiko. Melalui evaluasi internal berkala, ATR/BPN terus mendorong peningkatan kepatuhan prosedur, ketepatan data, serta disiplin dalam pelaksanaan layanan di seluruh satuan kerja.
“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendukung agenda transformasi layanan pertanahan,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Wamen Ossy menyebut sejumlah agenda reformasi yang tengah dijalankan, seperti percepatan digitalisasi layanan termasuk Sertipikat Elektronik, audit riil dan penyempurnaan alur proses, serta optimalisasi fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal.
Kegiatan sosialisasi ini sekaligus bagian dari kolaborasi intensif ATR/BPN dan KPK dalam memperkuat tata kelola dan pencegahan penyimpangan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan pemahaman aparatur mengenai prinsip integritas, pendampingan penguatan sistem pengendalian, serta langkah preventif agar layanan tetap sesuai standar.
Acara menghadirkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, sebagai narasumber, dengan moderasi oleh Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto. Para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia ikut berpartisipasi secara luring maupun daring.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional