BIREUEN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, hadir sebagai narasumber dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada Senin (23/02/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasinya terhadap peran strategis MAPPI sebagai penjaga kredibilitas dan integritas sistem penilaian tanah di Indonesia.
Menurutnya, MAPPI konsisten menjaga standar profesi, etika, serta mutu para penilai. Ia menekankan bahwa pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penguatan integritas yang dilakukan organisasi tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sistem penilaian nasional yang andal.
Webinar bertajuk “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi, seperti perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret. Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Wamen Ossy berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi rujukan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Ia juga menilai webinar tersebut sebagai bentuk nyata perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penilaian pertanahan.
Pada pemaparannya, ia mengulas sejumlah kekeliruan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, strategi penyelesaiannya, serta langkah mitigasi risiko yang perlu diperhatikan para penilai. Ia pun mengajak anggota MAPPI untuk terus mempererat kolaborasi agar setiap kebijakan memiliki dasar teknis yang kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan.
Dari sisi pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ia menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola penilaian melalui penyempurnaan regulasi, kebijakan, serta sistem yang semakin terintegrasi.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut positif dukungan tersebut dan menegaskan kesiapan MAPPI memperluas sinergi dengan berbagai pihak. Ia menyebut, perlindungan profesi penilai tidak hanya penting bagi anggotanya, tetapi juga demi kepentingan publik.
Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai institusi, seperti Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, serta kalangan akademisi, guna membangun ekosistem penilaian yang profesional, sehat, dan memiliki kepastian hukum.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional