BIREUEN – Dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen kementerian untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan dan asesmen kompetensi secara berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan harus diawali dengan langkah-langkah terencana, mulai dari pelatihan hingga penilaian kompetensi aparatur. Asesmen kompetensi, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk memetakan kebutuhan peningkatan keterampilan, penguasaan pengetahuan, serta sikap pelayanan aparatur agar pengembangan SDM dapat dilakukan secara tepat dan efektif.
“Ketika pelayanan belum optimal, maka harus ada upaya terstruktur melalui pelatihan dan asesmen. Dari asesmen inilah kita bisa mengetahui kebutuhan peningkatan kapasitas, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, maupun sikap pelayanan,” ujar Nusron Wahid saat memimpin Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).
Ia menekankan bahwa program pelatihan tidak boleh bersifat seremonial semata. Pelatihan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Apabila hasil pelatihan tidak menunjukkan perubahan signifikan, evaluasi perlu dilakukan terhadap materi, metode pembelajaran, hingga penyelenggara pelatihan.
Selain itu, Menteri Nusron mengingatkan agar sertifikasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. Ketidaksesuaian antara hasil evaluasi atau ujian dengan kinerja aktual di lapangan perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan integritas proses sertifikasi.
Menteri Nusron juga mendorong agar sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif dapat kembali diaktifkan pada tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai fungsi, termasuk petugas di bidang hukum, sehingga memiliki kompetensi dan sertifikasi yang relevan dengan tugasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah disiapkan untuk tahun 2026. Namun demikian, ia menekankan pentingnya masukan dari kantor wilayah sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pelatihan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan.
Umpan balik dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan, termasuk pada tahun sebelumnya, akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026. Dengan perencanaan yang lebih matang, seluruh program pelatihan diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan peningkatan kompetensi SDM secara menyeluruh.
“Kami sangat membutuhkan masukan dari Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan, sebagai bahan evaluasi untuk memastikan implementasi pelatihan berjalan optimal dan mengetahui bagian mana yang masih perlu disempurnakan,” jelas Agustyarsyah.
Rapat Pimpinan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara langsung, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional