Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan sebagai pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum atas tanah, antara lain dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan area pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan investasi, termasuk proyek pembangunan pelabuhan sebagai bagian dari sektor konektivitas. Ia berharap keberadaan pelabuhan yang memenuhi standar dapat menarik lebih banyak investasi ke daerah tersebut. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (09/04/2026).
Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, pada tahun 2025, Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL seluas 599.500 m² kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan guna mendukung pembangunan pelabuhan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian hibah serta serah terima Sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas tanah mozaik 5 tercatat sebesar 810.577 m², sedangkan mozaik 6 mencapai 882.943 m². Prosesi ini turut disaksikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN serta Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Untuk mendukung kelancaran investasi di Sumatera Selatan, Menteri Nusron mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan bahwa tingkat pendaftaran tanah di provinsi tersebut saat ini baru mencapai 53,6%, sehingga perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pelabuhan ini memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Proyek ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan hingga peluncuran proyek. Ia menyebutkan bahwa kegiatan saat ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan yang ditargetkan rampung sebelum tahun 2029.
Peluncuran proyek ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumatera Selatan. Dalam acara tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat, beserta jajaran.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional