Bireuen – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bentuk apresiasi atas percepatan pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah melalui program sertipikasi. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dalam acara penyerahan 499 Sertipikat Hak Pakai di Balai Agung, Jakarta, Rabu (24/06/2026).
Pramono menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang dinilai berhasil menyelesaikan proses sertipikasi aset dengan baik. Menurutnya, keberadaan sertipikat memberikan kepastian hukum sehingga pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dalam mengelola aset-asetnya.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, serta para Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Prosesi penyerahan penghargaan turut disaksikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran.
Pada kesempatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta atas dukungan yang konsisten dalam mengamankan aset milik pemerintah daerah.
Faisal menyebut penyerahan 499 Sertipikat Hak Pakai menjadi hadiah istimewa bagi Pemprov DKI Jakarta. Sertipikat tersebut mencakup berbagai aset strategis, seperti kantor pemerintahan, taman, sekolah, puskesmas, fasilitas olahraga, serta aset daerah lainnya.
Ia menegaskan bahwa sertipikasi aset merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Ke depan, BPAD berharap kerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta terus diperkuat agar seluruh target sertipikasi aset dapat diselesaikan sesuai rencana.
Menurut Faisal, kolaborasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian ATR/BPN akan semakin memperkuat upaya pengamanan aset daerah, sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional