BIREUEN – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih, menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/01/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy menegaskan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Usai peluncuran, Wamen Ossy menyampaikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Menurutnya, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan secara gratis, dengan fasilitas sekolah yang dipersiapkan secara optimal.
Ia juga menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Wamen Ossy menuturkan bahwa keberhasilan para siswa penerima manfaat turut memberikan kesan mendalam, bahkan membuat Presiden Prabowo Subianto terharu saat menyaksikan secara langsung capaian dan prestasi yang ditunjukkan para peserta didik setelah memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian dan lembaga yang terus diperkuat guna menjamin keberlanjutan program. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana, kepastian pemanfaatan lahan, serta penguatan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN, khususnya jajaran BPN di daerah sebagai garda terdepan, untuk terus mendukung penuh program-program prioritas Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Ossy saat didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori.
Peluncuran ini menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 lokasi di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Sebaran Sekolah Rakyat rintisan tersebut meliputi 35 lokasi di Sumatra, 70 lokasi di Jawa, tujuh lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 13 lokasi di Kalimantan, 28 lokasi di Sulawesi, tujuh lokasi di Maluku, serta enam lokasi di Papua.
Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat yang didukung pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah pun menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029 guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional