BIREUEN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang menyiapkan langkah-langkah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas organisasi dan pelayanan publik. Pengembangan kompetensi pegawai dinilai menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan semakin kompleksnya tugas serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM memiliki peran strategis untuk mengantisipasi potensi kesenjangan kompetensi maupun pengetahuan di internal organisasi. Hal ini penting mengingat keragaman jabatan, latar belakang pendidikan, serta bertambahnya beban tugas yang diemban oleh aparatur kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi yang digelar di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (12/01/2026).
Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah aparatur di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 orang, yang terdiri dari PNS dan PPPK. Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal menegaskan perlunya pembangunan kelembagaan yang dilakukan secara terencana dan mendalam, dengan memperhatikan potensi serta karakteristik setiap pegawai.
Ia menekankan bahwa pengembangan SDM harus mampu memetakan kebutuhan pegawai hingga ke tingkat unit kerja, termasuk petugas pelayanan di loket maupun pegawai yang menangani pekerjaan teknis dan administrasi. Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik dan peran setiap pegawai menjadi kunci dalam penyusunan strategi pembinaan yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN, Agustyarsyah, mengungkapkan bahwa berbagai persoalan organisasi sering kali berakar dari isu SDM. Untuk itu, BPSDM telah membentuk assessment center sebagai sarana pemetaan profil pegawai sekaligus dasar penyusunan program pelatihan, baik di bidang manajerial maupun teknis.
Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan proyek kantor model pada Mei 2026 di tiga kantor pertanahan. Proyek tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kantor pertanahan lainnya di seluruh Indonesia. Menurutnya, pemetaan kondisi, profil pegawai, serta kebutuhan pelatihan telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan implementasi program tersebut.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional