BIREUEN – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus tetap berjalan meskipun pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Pimpinan perdana selama Ramadan, dengan penekanan bahwa Kantor Pertanahan tidak boleh menghentikan operasional layanan.
Ia menyebutkan bahwa selain layanan reguler, beberapa Kantor Pertanahan juga tetap membuka layanan akhir pekan melalui program PELATARAN. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan, terutama menjelang periode mudik Idulfitri.
Menteri Nusron juga meminta jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan untuk menyesuaikan pola layanan sesuai kondisi daerah masing-masing. Wilayah yang diperkirakan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat diminta tetap menyediakan layanan, sekaligus mempercepat penyelesaian berkas pertanahan.
Dalam rapat tersebut, ia bersama Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, turut meninjau capaian penyelesaian berkas secara nasional. Upaya percepatan ini telah dilakukan sejak akhir 2025 dengan target penyelesaian yang telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan.
Menteri Nusron juga menginstruksikan jajaran terkait, termasuk Inspektorat Jenderal dan para direktur jenderal, untuk segera melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Tujuannya adalah memastikan adanya langkah konkret dan keputusan cepat agar penyelesaian berkas dapat dituntaskan sebelum April 2026.
Sementara itu, Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa jumlah berkas layanan yang tertunda terus menurun sejak akhir 2025. Ia mencontohkan, di Jawa Barat terjadi penurunan backlog hingga 66%, sedangkan di Jawa Timur mencapai 58%, menunjukkan tren perbaikan dalam penyelesaian layanan pertanahan.
Sumber: Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional