Bireuen – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal terus berperan aktif dalam menghadirkan layanan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Konsep ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu tempat, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah dan efisien.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa layanan pertanahan merupakan salah satu layanan yang banyak dibutuhkan masyarakat, sehingga kehadiran ATR/BPN di MPP menjadi sangat penting. Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan di MPP akan terus ditingkatkan agar selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (02/04/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN juga memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi, yang melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, aspek kualitas layanan juga menjadi fokus utama yang perlu terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.
Ia berharap melalui webinar ini seluruh jajaran ATR/BPN dapat memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan MPP. Dalu Agung juga mengimbau seluruh satuan kerja, termasuk kepala kantor dan jajaran di kantor pertanahan, untuk lebih responsif dalam memastikan layanan MPP berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia, dan jumlah tersebut diharapkan terus bertambah. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah berpartisipasi di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat kehadiran yang tinggi setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional